DELISERDANG- Pemerintah Daerah dipinta untuk bergerak cepat terkait banyaknya warga miskin yang saat ini sudah dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dikhawatirkan karena telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial selanjutnya Bantuan Sosial (Bansos) tidak lagi bisa diterima oleh mereka yang benar-benar masih membutuhkan.
Hal ini pun sempat menjadi topik pemberitaan media massa beberapa waktu lalu. Ada ribuan warga miskin khususnya di Deli Serdang yang sebelumnya berstatus sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) sudah tidak dapat lagi menggunakan layanan kesehatan karena iurannya dihentikan khususnya yang selama ini ditampung oleh APBN.
Politisi PKS, Junaidi Parapat mengingatkan kepada Pemerintah Daerah jangan sampai layanan kesehatan untuk warga miskin menjadi terkendala karena banyak yang sudah dikeluarkan dari DTKS. Untuk itu Pemerintah Daerah pun dipinta agar dapat bergerak cepat melakukan tindaklanjut supaya orang yang benar-benar membutuhkan dapat terus mendapat layanan kesehatan secara gratis.
” Kalau BPJS nya sudah tidak aktif bagaimana warga miskin nanti mau berobat gratis lagi. Kalau memang sudah tidak bisa ditampung dari APBN bisa ditampung ke APBD Provinsi atau Kabupaten tapi dengan terlebih dahulu melakukan pendataan yang akurat supaya yang mendapatkan bantuan atau layanan kesehatan gratis orang yang tepat sasaran, “papar Junaidi yang juga sebagai Ketua DPD PKS Deli Serdang.
Junaidi yang saat ini juga terdaftar sebagai Bacaleg DPR RI untuk Dapil Sumut 1 meliputi daerah Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi masih meyakini saat ini masih banyak warga miskin yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Masalah ketidaksanggupan untuk membayar iuran menjadi faktor utama mengapa belum terdaftar sebagai peserta mandiri.
” Bayangkan kalau satu KK ada 5 termasuk sama anak-anak inikan sulit mereka untuk membayar mandiri. Yang dari pemerintah tentunya yang diharapkan, “kata Bang Jun sapaan akrab Junaidi Parapat.
Khusus untuk di Kabupaten Deli Serdang Dinas Sosial sudah meminta agar masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan BPJS Kesejatannya aktif atau tidak. Dinas menemui banyak yang dinonaktifkan di bulan Agustus ini. Apabila merasa miskin atau tidak mampu namun BPJS nya non aktif agar segera melapor ke kantor Desa/Lurah atau Dinas Sosial. Hal itu dituliskan di akun facebook Dinas Sosial Deli Serdang
Dari data yang didapatkan total ada 1.059 jiwa yang telah dihapus dari data DTKS baru-baru ini. Meski telah dikurangi namun saat ini masih ada 622.019 jiwa atau 225.686 KK yang masih terdata di DTKS. (*).